WA: 0812 8595 8481
View : 149 kali.
Tulisan BebasSelasa, 24 Januari 2023
Kedaulatan Pangan Indonesia
# subsidi pangan untuk masyarakat miskin, industri pangan yang berkelanjutan, Perlindungan petani dan industri pangan, sistem distribusi pangan yang efisien dan inklusif, pengawasan dan regulasi yang k

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggandeng Pemerintah Kabupaten Bogor untuk bersama-sama melakukan kedaulatan ketahanan pangan, guna menghadapi tantangan global. (Berita PORTALJABAR, KAB. BOGOR, Senin, 23 Januari 2023)
Kedaulatan pangan adalah konsep yang menekankan pada hak raky masyarakat untuk memiliki akses yang cukup dan stabil terhadap makanan yang berkualitas dan aman serta hak negara untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi makanan di dalam wilayahnya. Ini juga meliputi hak-hak petani, pedagang, dan industri pangan serta perlindungan lingkungan dan hak-hak lingkungan dalam proses produksi pangan.
Contoh dari kedaulatan pangan dapat dilihat dalam kebijakan negara yang diterapkan untuk menjamin akses masyarakat terhadap makanan yang cukup dan berkualitas. Beberapa contoh kebijakan tersebut antara lain:
* Program subsidi pangan untuk masyarakat miskin
* Pembangunan pertanian dan industri pangan yang berkelanjutan
* Perlindungan petani dan industri pangan dalam negeri melalui perlindungan perdagangan
* Pengembangan sistem distribusi pangan yang efisien dan inklusif
* Pembentukan sistem pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan
Kedaulatan pangan juga mencakup perlindungan lingkungan dan hak-hak lingkungan dalam proses produksi pangan. Ini dapat dilihat dalam kebijakan negara yang mendorong pertanian berkelanjutan dan mencegah pemakaian pestisida dan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi pangan.
Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, diantaranya:
1. Masalah produksi: Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, karena produktivitas pertanian yang rendah dan teknologi yang kurang baik.
2. Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang baik di daerah pedesaan, seperti jalan dan irigasi, membuat sulit bagi petani untuk menjangkau pasar dan meningkatkan produktivitas pertanian.
3. Pendapatan petani: Pendapatan petani di Indonesia cenderung rendah dan tidak stabil, yang menyebabkan kesulitan bagi petani untuk membeli bahan baku dan peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
4. Kekurangan data: Kekurangan data yang akurat dan tepat waktu menyebabkan kesulitan dalam menentukan kebijakan dan program yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
5. Perlindungan perdagangan: Pertumbuhan ekspor pangan dari negara-negara lain yang lebih besar dan lebih maju menyebabkan persaingan yang keras bagi petani dan industri pangan Indonesia.
6. Permasalahan lingkungan: Pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti pemakaian pestisida yang berlebihan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai, menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran air dan tanah.
7. Konsumsi makanan yang tidak sehat, menyebabkan masalah kesehatan masyarakat.
8. Sistem distribusi yang tidak efisien, sehingga menyebabkan produk pangan yang tidak segar sampai ke konsumen.
9. Kemiskinan yang tinggi dan kesenjangan sosial, membuat masyarakat tidak mampu untuk membeli makanan yang cukup dan berkualitas.
Contoh dari kedaulatan pangan dapat dilihat dalam kebijakan negara yang diterapkan untuk menjamin akses masyarakat terhadap makanan yang cukup dan berkualitas. Beberapa contoh kebijakan tersebut antara lain:
* Program subsidi pangan untuk masyarakat miskin
* Pembangunan pertanian dan industri pangan yang berkelanjutan
* Perlindungan petani dan industri pangan dalam negeri melalui perlindungan perdagangan
* Pengembangan sistem distribusi pangan yang efisien dan inklusif
* Pembentukan sistem pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan
Kedaulatan pangan juga mencakup perlindungan lingkungan dan hak-hak lingkungan dalam proses produksi pangan. Ini dapat dilihat dalam kebijakan negara yang mendorong pertanian berkelanjutan dan mencegah pemakaian pestisida dan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi pangan.
Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, diantaranya:
1. Masalah produksi: Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, karena produktivitas pertanian yang rendah dan teknologi yang kurang baik.
2. Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang baik di daerah pedesaan, seperti jalan dan irigasi, membuat sulit bagi petani untuk menjangkau pasar dan meningkatkan produktivitas pertanian.
3. Pendapatan petani: Pendapatan petani di Indonesia cenderung rendah dan tidak stabil, yang menyebabkan kesulitan bagi petani untuk membeli bahan baku dan peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
4. Kekurangan data: Kekurangan data yang akurat dan tepat waktu menyebabkan kesulitan dalam menentukan kebijakan dan program yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
5. Perlindungan perdagangan: Pertumbuhan ekspor pangan dari negara-negara lain yang lebih besar dan lebih maju menyebabkan persaingan yang keras bagi petani dan industri pangan Indonesia.
6. Permasalahan lingkungan: Pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti pemakaian pestisida yang berlebihan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai, menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran air dan tanah.
7. Konsumsi makanan yang tidak sehat, menyebabkan masalah kesehatan masyarakat.
8. Sistem distribusi yang tidak efisien, sehingga menyebabkan produk pangan yang tidak segar sampai ke konsumen.
9. Kemiskinan yang tinggi dan kesenjangan sosial, membuat masyarakat tidak mampu untuk membeli makanan yang cukup dan berkualitas.
NEXT:
Pilih Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup?
PREV:
Program Food Estate - Pangan Melimpah, Harga Lebih Murah